Jika ada satu hal yang paling menyakitkan hati petani melebihi serangan hama, itu adalah serangan Impor.
Bayangkan skenarionya: Anda sudah merawat padi atau bawang selama 3-4 bulan. Anda bertaruh modal, tenaga, dan doa. Saat hari panen tiba, Anda tersenyum melihat hasil melimpah. Tapi senyum itu lenyap dalam hitungan jam ketika mendengar kabar: “Kapal Impor Baru Saja Sandar di Pelabuhan.”
Harga di tingkat petani langsung terjun bebas. Modal hangus, utang menumpuk.
Pertanyaan besarnya: Kenapa? Kenapa negara agraris ini punya hobi aneh mengimpor pangan justru saat rakyatnya sendiri sedang panen raya? Apakah ini murni kejahatan birokrasi (permainan mafia), atau sekadar kebodohan data (salah hitung)?
Mari kita bedah anatomi kekacauan ini.
1. Data yang “Halu” (The Data Hallucination)
Akar masalah pertama adalah Data Produksi yang Kacau Balau.
Seringkali terjadi “Perang Data” antar kementerian.
- Kementerian Pertanian (Kementan): Selalu lapor “Surplus! Stok Aman!” (Karena pejabat daerah takut lapor gagal panen, nanti dimutasi/dianggap gagal).
- Kementerian Perdagangan (Kemendag) / Bulog: Lapor “Pasar Kosong! Harga Naik! Perlu Impor!” (Melihat realita stok di pasar induk menipis).
Akibat data yang tidak sinkron ini, keputusan impor jadi Telat atau Salah Waktu. Saat stok benar-benar kosong (paceklik), izin impor belum keluar karena data bilang surplus. Begitu izin keluar dan barang sampai di pelabuhan (butuh waktu pengiriman 1-2 bulan), eh… di sawah petani lokal sudah mulai panen raya.
Ini bukan konspirasi, ini Inkompetensi Manajerial. Negara sebesar ini tidak punya Single Data pertanian yang real-time dan jujur.
2. Kejahatan Birokrasi (The Rent Seekers)
Namun, menyalahkan data saja terlalu naif. Ada aroma busuk lain bernama Pemburu Ren-te (Rent Seeking).
Impor itu bisnis gurih. Margin keuntungannya besar dan cepat, tanpa perlu berkeringat menanam di lumpur. Para importir memegang kuota. Bagi oknum pemburu rente, Waktu Panen Raya tidak penting. Yang penting adalah Realisasi Kuota.
- Jika kuota impor tidak segera direalisasikan, izinnya bisa hangus tahun depan.
- Maka, barang harus masuk secepatnya, masa bodoh kalau itu mematikan harga petani lokal.
- Ada dugaan bahwa “kelangkaan” kadang diciptakan (artificial scarcity) agar keran impor dibuka, dan fee mengalir lancar.
Jika ini yang terjadi, maka ini bukan lagi kelalaian. Ini adalah Pengkhianatan terhadap petani sendiri.
3. Politik Pangan Murah (The Urban Bias)
Penyebab ketiga adalah ketakutan politik. Pemerintah jauh lebih takut pada Inflasi (kenaikan harga di kota) daripada Deflasi (jatuhnya harga di desa).
- Kalau harga beras/bawang naik Rp 2.000 saja, ibu-ibu di kota teriak, mahasiswa demo, pengamat ribut di TV. Pemerintah panik. Solusi instan: Banjiri Pasar dengan Impor.
- Tapi kalau harga gabah jatuh Rp 2.000, petani di desa cuma bisa diam, menangis, dan tetap menanam karena tidak punya pilihan lain.
Petani dikorbankan demi menjaga “stabilitas politik” di kota. Petani dipaksa mensubsidi orang kota dengan harga pangan yang tidak wajar murahnya.
Kesimpulan: Audit Total
Impor saat panen raya adalah Tragedi. Entah itu karena datanya bodoh, atau karena birokratnya jahat, hasilnya sama: Petani Mati.
Solusinya?
- Satu Data Pertanian: Gunakan teknologi satelit dan AI untuk memprediksi panen, jangan pakai laporan manual “Asal Bapak Senang”.
- Hukum Impor: Buat aturan tegas. Jika ada pejabat yang menandatangani impor masuk saat panen raya, dia harus Dipecat atau Dipidana. Tanpa sanksi tegas, kejadian ini akan terus berulang sampai kiamat.
Berhenti memunggungi petani. Jangan ngaku negara agraris kalau kebijakan impornya masih amatiran.