Setiap ganti periode, setiap musim kampanye, bahkan setiap tahun anggaran, telinga kita dijejali satu kata sakti: Swasembada.
Para pembuat kebijakan di ruang ber-AC meneriakkan narasi heroik tentang “Berdiri di kaki sendiri” dan “Lumbung pangan dunia”. Terdengar indah? Tentu saja. Sangat romantis. Membangkitkan jiwa nasionalisme.
Tapi mari kita letakkan mikrofon pidato itu sejenak dan buka kalkulator. Mari bicara logika, bukan retorika.
Obsesi Luas Lahan vs Produktivitas
Penyakit akut kebijakan pertanian kita adalah obsesi pada “Ekstensifikasi” (perluasan lahan) dan melupakan “Intensifikasi” (peningkatan produktivitas).
Pemerintah gemar sekali membuka lahan baru jutaan hektar (seperti proyek Food Estate). Mengapa? Karena proyek fisik itu terlihat. Ada seremoni pembukaan, ada alat berat menderu, ada pita yang digunting. Itu bagus untuk portofolio politik.
Namun, data berbicara lain. Rata-rata produktivitas padi kita stagnan di angka 5-an ton per hektar. Bandingkan dengan Vietnam atau Thailand yang bisa memacu efisiensi jauh lebih baik.
Logika sederhananya begini: Untuk apa membuka jutaan hektar lahan baru di tanah gambut yang belum tentu cocok, jika lahan yang sudah ada saja tidak diurus efisiensinya? Biaya logistik di lahan baru itu selangit. Infrastrukturnya nol. SDM-nya belum siap.
Hasilnya? Anggaran triliunan menguap, hutan gundul, dan kita tetap impor beras.
Subsidi yang Memanjakan atau Menjebak?
Lalu kita bicara soal Pupuk Subsidi. Ini adalah “permen” politik yang paling manis tapi merusak gigi.
Niatnya mulia: menekan biaya produksi petani. Realitanya? Kelangkaan selalu terjadi berulang setiap tahun. Distribusi yang kacau balau membuat petani menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk mengejar pupuk murah, alih-alih mengurus tanaman.
Lebih parah lagi, subsidi ini mematikan logika bisnis petani. Petani jadi bergantung, manja, dan malas berinovasi mencari alternatif nutrisi karena mentalitas “menunggu bantuan”. Ketika bantuan telat, panen gagal, lalu menyalahkan nasib.
Jika pemerintah serius memakai logika bisnis, anggaran subsidi yang bocor itu seharusnya dialihkan untuk teknologi pasca-panen dan mekanisasi. Masalah petani kita bukan cuma menanam, tapi harga jatuh saat panen raya karena tidak punya gudang penyimpanan atau teknologi pengolahan.
Kesimpulan: Berhenti Berhalusinasi
Kebijakan pertanian kita terlalu sibuk membangun citra “Negara Agraris” tapi gagap menghadapi hitungan HPP (Harga Pokok Penjualan).
Selama kebijakan dibuat berdasarkan “apa yang terdengar bagus di berita” dan bukan “apa yang masuk akal di neraca rugi-laba”, pertanian Indonesia akan terus jalan di tempat.
Sudahi obsesi membuka lahan antah berantah demi konten media. Fokuslah memberdayakan lahan yang ada dengan teknologi, benih unggul, dan rantai pasok yang efisien.
Ingat, perut rakyat tidak bisa kenyang dengan pidato swasembada. Perut rakyat butuh beras yang harganya masuk akal dan petani butuh margin profit yang nyata.
Sisanya? Hanya romantika birokrasi.